*Update Informasi: Terbit 18 November 2026*
Penulis
Dr. Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H
Layout & Desain Sampul
Muhammad Zul Amri Izzuddin, M.Si
Ukuran
viii + 245 hlm, Uk: 15,5 x 23 cm
ISBN
978-623-8373-75-8 (PDF)
Sinopsis
Pengelolaan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan penggunaan keuangan publik dan pemenuhan kepentingan masyarakat. Dalam proses tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan melalui pelaksanaan fungsi anggaran yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum. Kewenangan ini sekaligus menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang perlu dipahami berdasarkan kedudukan, fungsi, dan batas-batas kewenangan DPRD.
Buku ini membahas landasan hukum pengelolaan anggaran daerah, pengaturan hukum keuangan daerah, serta kedudukan peraturan daerah sebagai dasar hukum penetapan anggaran. Pembahasan juga mencakup persoalan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran daerah, kewenangan lembaga dalam menentukan kerugian tersebut, serta penentuannya dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Selain itu, buku ini menguraikan kedudukan dan pertanggungjawaban hukum anggota serta pimpinan DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Perspektif Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kewenangan kelembagaan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan konsekuensi hukum atas pelaksanaan fungsi anggaran. Pembahasan ini penting untuk memahami perbedaan antara persoalan administratif dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Buku ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, anggota DPRD, penyelenggara pemerintahan daerah, dan masyarakat yang ingin memahami aspek hukum pengelolaan anggaran daerah. Kehadirannya diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum serta menjadi referensi untuk memahami kewenangan dan pertanggungjawaban DPRD dalam mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.
